DPR Sebut Data Orang Miskin Simpang Siur

oleh -322 views
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Jakarta, andonesia.com – Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Fahri Hamzah menilai data yang dikeluarkan oleh BPS tentang jumlah orang miskin, berbeda dengan data yang di BPJS Kesehatan tentang coverage juga berbeda dengan yang ada di Departemen Kesehatan.

Karena itu, DPR ingin meminta penjelasan secara teknis, khususnya terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami ingin mendengar ke arah integrasi itu, karena kan apa pun ini, under line-nya adalah universal coverage, yang sebetulnya nanti satu warga negara punya satu identitas saja, apakah itu kesehatan atau ketenagakerjaan,” kata Fahri saatrapat dengan Direksi dan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Jamsostek, Senin (3/9).

Rapat ini untuk menindaklanjuti rapat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan temuan terkait pelayanan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sementara itu, Direktur BPJS Ketenagakerjaan Agus Sustanto, menjelaskan dana sesuai yang telah diatur regulasi. Setidaknya BPJS Ketenagakerjaan telah menempatkan ke obligasi, reksadana, deposito dan penyertaan investasi lainnya.

“Investasi selalu laporkan ke pihak terkait, sesuai regulasi. Hasil audit dipaparkan di publis di website,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Terkait investasi ke infrastruktur, Agus menekankan, jika investasi tersebut secara tidak langsung. Jadi, investasi tersebut melalui sebuah instrumen.

“Infrastruktur BPJS Ketenagakerjaan tidak investasi langsung, ya gak langsung, tapi beli surat beharga yang diterbitkan oleh lembaga kita, jadi dibeli instrumennya,” tegasnya.

Rapat ini dihadiri pula oleh, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay serta jajaran anggota Komisi IX DPR.

Termasuk Staff Khusus dan Tenaga Ahli DPR RI. Rombongan DPR RI diterima oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto dan jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan.