Geruduk Istana, Mahasiswa Tuntut Jokowi Mundur, Guru Honorer Tuding Jokowi Bohong

oleh -301 views
Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) aksi demo di depan Istana Negara mendesak Jokowi mundur (11/9/2015).

Jakartaandonesia.com Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka (Uhamka) melakukan aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/9). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo bertanggung jawab atas anjloknya rupiah.

Massa tiba pukul 14.14 WIB. Mengenakan almamatet hijau mereka meneriakkan yel-yel. Sementara barisan paling depan memegang spanduk bertuliskan ‘Rupiah Anjlok #JokowiLengser’.

“Angkat tangan kiri ini sebagai simbol pemerintah yang bobrok agar masyarakat tahu tangan kiri simbol perlawanan mahasiswa,” ujar Irfan Mahfud salah seorang mahasiswa diatas mobil orator.

Sebelum massa datang aparat kepolisian telah siap siaga. Saat ini massa masih menyatakan tuntutannya di depan Istana yang dikawal barisan aparat kepolisian. Hadir juga Kapolres Jakarta Pusat Kombes Roma Hutajulu dilokasi.

Massa aksi serupa dilakukan Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk menaikkan upah guru honorer.

“Tolong Pak Jokowi kami ini guru, tolong perhatikan kami,” teriak salah satu perwakilan guru dari Bekasi, Tuti di depan Istana Negara, Jumat (14/9).

Sekitar 150 orang massa FPHI yang kebanyakan ibu-ibu terus menyuarakan aspirasi mereka. Bahkan para guru honorer itu mengatakan Presiden Jokowi membohongi mereka.

“Pak Jokowi bohong. Upah kami kecil harga bahan pokok mahal, kami mau masak dan makan pakai apa pak ?” ujar Tuti.

Dia pun mengingatkan jika upah guru honorer di Jakarta berbeda dengan di daerah.

“Di daerah itu dibayar Rp 600 ribu, di Jakarta untungnya dibantu oleh Gubernur Anies lumayan dapatnya,” tambah Tuti.

“Tolong Pak Jokowi, kami ini guru, tolong perhatikan kami.”

Aksi Mahasiswa Marak
Aksi mahasiswa yang kini marak terjadi di beberapa daerah, dinilai sudah tidak murni lagi tapi membawa kepentingan politik kelompok yang berkontestasi dalam Pemilu 2019. Oleh karenanya, diharapkan mahasiswa lain tidak terpengaruh dengan aksi-aksi partisan, yang mengarah pada kekacauan politik.

Hal itu dikatakan Korda BEM Nasoinalis Jabodetabek, Tukul Widiatmo, mengomentari aksi-aksi mahasiswa yang cenderung menyerang kredibilitas presiden Jokowi selaku petahana yang akan berlomba dalam Pilpres 2019.

“Dilihat dari isu yang diangkat, aksi-aksi ini by design. Meski seolah menggabarkan suasana aktual saat ini, tapi dipaksakan ketika mengkritisi persoalan yang terjadi, kemudian lompat pada tuntutan turunkan presiden. Dalam situasi tahun politik menjelang pilpres, aksi-aksi ini dapat dibaca sebagai aksi pesanan pihak yang ingin menciderai kredibilitas Presiden sebagai petahana. Aksi ini sangat partisan,” ujar Tukul dalam keterangannya, Jumat (14/9).

Dia menilai, sejumlah isu yang dilontarkan kelompok mahasiswa partisan ini sebenarnya isu lama yang juga diusung oleh kelompok oposisi sebagai penantang petahana dalam pilpres. Isu yang diusung antara lain mengenai masuknya tenaga kerja asing dan kenaikan harga barang serta persoalan-persoalan itu sudah dijawab dan dicoba selesaikan oleh pemerintah.

Namun kata dia, kemudian diolah lagi setelah menemukan momentum fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

“Sehingga menjadi aneh ketika rupiah sudah mulai stabil, tetapi tetap dijadikan isu dalam aksi-aksi itu. Ini cukup menggelikan. Seolah aksi ini hanya ingin menyampakan hal-hal negatif tentang pemerintah, tanpa mempedulikan hal-hal positif yang telah dilakukan pemerintah. Aksi-aksi ini cenderung subyektif untuk menghakimi pemerintah, bukan solusi atas permasalahan yang terjadi,” paparnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk bersabar dan bertarung saat pemungutan suara di Pilpres 2019 mendatang. Apakah akan mendukung capres petahana atau menginginkan presiden yang baru.

“Jadi bersabarlah. Dan untuk mahasiswa lain, tidak perlu ikut-ikutan. Ini sudah ada indikasi perang global dengan pintu masuk sektor ekonomi. Mari bersatu untuk sama-sama menghadapi serangan dari luar yang ingin melemahkan Indonesia. Jangan menjadi kaki tangan kepentingan asing dengan melemahkan pemerintahan sendiri,” pungkasnya.

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru beberapa waktu lalu seakan menjadi tamparan serius kepada seluruh mahasiswa Indonesia.

“Aksi demonstrasi di UIR itu menempeleng jutaan mahasiswa Indonesia lainnya yang saat ini seolah diam dalam melihat permasalahan bangsa,” kata Kabid Sospol Gerakan Pemuda Islam (GPI), Eko Saputra, Selasa (11/9) lalu.

Gerakan mahasiswa UIR Pekanbaru itu seolah membuktikan bahwa pergerakan mahasiswa belum mati.

Eko menyatakan pihaknya sangat mendukung sikap dan tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa UIR tersebut yang peka terhadap masalah bangsa.

“Seharusnya ini menjadi gerakan masif yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa se-Indonesia,” terangnya.

Mantan Korea Sumatera BEM Nusantara itu menambahkan permasalahan ekonomi bangsa saat ini menjadi tolok ukur dan bukti konkret kemunduran bangsa.

“Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Bahkan janji politik yang disampaikan saat kampanye pilpres 2014 dulu, nyaris tak terealisasi sedikit pun,” tandasnya.

Mahasiswa dari Universitas Islam Riau (UIR) menjebol pagar DPRD Riau dan berhasil menduduki ruang rapat paripurna gedung DPRD Riau, Senin (10/9) lalu.

Dalam aksi mahasiswa UIR dari Pekanbaru itu, mereka menyuarakan tiga tuntutan. Pertama, meminta pemerintah pusat untuk menstabilkan perekonomian negara yang berimbas terhadap masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mereka menyoroti tentang naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Kedua, pemerintah agar tidak membatasi hak demokrasi dan konstitusi bagi setiap warga negara melalui kekuatan yang dimilikinya. Ketiga, menuntaskan kasus korupsi di PLTU Riau-I yang menyebabkan kerugian negara dan telah menyengsarakan rakyat.