Hormati Putusan MK Soal Pilkada Ulang Sampang, Besok Gubernur Soekarwo Gelar Rapat

oleh -210 views

SURABAYA, andonesia.com – Gubernur Jatim Soekarwo berencana menggelar rapat kecil bersama dengan Asisten 1 Sekdaprov dan Bakesbangpol Jatim dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kabupaten Sampang.

“Prinsipnya kita tunduk pada keputusan Mahkamah Konstiusi (MK) dan saya besok akan mengadakan rapat kecil dengan Asisten 1 Sekdaprov dan Bakesbangpol serta mengikuti apa yang akan dilakukan oleh KPU,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo saat ditemui di Gedung Negara Surabaya, Rabu (5/9/2018) malam.

Lebih jauh orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jatim ini menjelaskan bahwa perintah putusan MK itu harus jalan sehingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) juga harus disediakan segera.

“Kebutuhan anggaran PSU tentu harus disediakan Pemkab Setempat. Karena pelaksanaannya tidak lebih 60 hari otomatis kebutuhan PSU dianggarkan melalui P-APBD 2018,” jelasnya.

Sarana dan Prasarana PSU Pilkada Harus Ada

Senada, komisioner KPU Jatim, Choirul Anam menyatakan bahwa pihaknya sangat menghormati keputusan MK apapun hasilnya. “KPU Jatim akan segera memanggil KPU Kabupaten Sampang untuk segera menyiapkan segala kebutuhan PSU terutama terkait anggaran dan detail tahapannya,” kata Anam

Terpisah, komisioner Bawaslu Jatim, Elly juga mengatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan kepada Panwaslu Kabupaten Sampang untuk segera berkoordinasi dengan KPU setempat terkait jadwal pelaksanaan PSU dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan digunakan untuk PSU.

“Kami juga akan memastikan kesiapan Panwaslu Kab Sampang dan jajarannya untuk pengawasan PSU serta menyiapkan pengangkatan pengawas di tingkat TPS,” tambah Elly.

Sebagaimana diketahui bersama pada sidang putusan sengketa Pilkada Kabupaten Sampang di MK dengan nomor perkara 38/PHP.BUP-XVI/2018 yang digelar Rabu (5/9) siang, majelis hakim MK memutuskan supaya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang 2018. Pasalnya, DPT yang digunakan dinilai tidak valid dan tidak logis.

“Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sampang untuk melaksanakan PSU pemilihan bupati dan wakil bupati Kab Sampang tahun 2018 dengan didasarkan pada DPT yang telah diperbaiki, dan memerintahkan PSU yang dimaksud paling lama 60 hari dimulai sejak putusan ini diucapkan,” ujar Anwar Usman selaku ketua majelis hakim MK saat membacakan amar putusan MK.

Majelis hakim MK juga memerintahkan kepada KPU Jatim dan KPU RI untuk melaksanakan supervisi serta kepada Bawaslu Kab Sampang untuk melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Bawaslu Jatim dan Bawaslu RI. “Hasil PSU Pilkada Sampang juga harus dilaporkan secara tertulis oleh lembaga penyelenggara pemilu kepada MK selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah PSU dilaksanakan,” pungkas Anwar Usman. (punden)